FORMASI CPNS
2016 HARUS DUKUNG NAWACITA
JAKARTA -
Kementerian PANRB minta kepada pimpinan instansi pemerintah untuk
melakukan koreksi atas usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk
tahun 2016. Pasalnya, sekitar 50 persen usulan tambahan formasi yang
disampaikan melalui e-formasi untuk jabatan tenaga adminstrasi.
Hal itu tidak sesuai dengan
kebijakan pemerintah, yang menegaskan bahwa pengadaan CPNS baru hanya untuk
mendukung program Nawacita. "Rekruitmen CPNS tahun ini diarahkan untuk
mendukung program Nawacita," ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB
Setiawan Wangsaatmadja dalam rapat dengan para Sekjen/Sesmen/Sestama 18 kementerian/lembaga
di Jakarta, Selasa (26/04).
Lebih lanjut dijelaskan, ada
empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini. Pertama, untuk program wajib
yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan
kemiskinan. Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur,
pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan
ketahanan pangan. Adapun ketiga, tenaga penegak hukum dan terakhir SDM untuk
program dukungan reformasi birokrasi.
Setiawan mengungkapkan,
jabatan untuk program prioritas, yakni pembangunan ketahanan pangan meliputi 20
jabatan. Pada program penegak hukum, terdapat 36 jabatan, dan pembangunan
dukungan reformasi birokrasi meliputi 52 jabatan.
Ditambahkan, penerimaan CPNS
juga dilakukan melalui formasi khusus, melalui jalur sekolah kedinasan.
Selain itu juga dari putra/putri terbaik, disabilitas, putra putri yang
memiliki prestasi olah raga internasional.
Untuk sekolah kedinasan,
sudah dilakukan pendaftaran di 7 sekolah ikatan dinas sejak Maret 2016. Ketujuh
sekolah ikatan dinas itu adalah Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Akademi
Imigrasi (AIM), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sekolah Tinggi Sandi
Negara (STSN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Selain itu, formasi
khusus CPNS untuk pemerintah daerah melalui Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
Setiawan menambahkan, SDM
pada dukungan Nawacita itu yang paling penting. “Maka dari itu konsep SDM mulai
sekarang harus sudah diperketat supaya arahnya betul, Bukan berarti kita
mengunci formasi jabatan prioritas, tapi ini yang kita lakukan dalam dua tahun
ini,” tegas Iwan. (twi/HUMAS
MENPANRB)
Sumber.
http://www.menpan.go.id/